Saturday, July 14, 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                            NOMOR PER - 38/PJ/2009

                                                                        TENTANG

                                                BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

                                                            DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.         bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan Bagan Perkiraan Standar menjadi Bagan Akun
            Standar yang menjadi dasar dalam pengisian Kode Akun Pajak dalam Surat Setoran Pajak;
b.         bahwa sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
            dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
            Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
            sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu
            menyesuaikan Kode Jenis Setoran penerimaan pajak;
c.          bahwa dalam rangka pemanfaatan data transaksi tanah dan/atau bangunan untuk ekstensifikasi dan
            intensifikasi pajak;
d.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
            menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1.         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
            Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
            Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
            2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
            Republik Indonesia Nomor 4999);
2.         Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
            Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
            telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
            Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
            3985);
3.         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
            Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
            Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
            dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
            Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia
            Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Sistem Penerimaan Negara sebagaimana
            telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
6.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
7.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat
            Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa
            Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;
8.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
            Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,
            Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
9.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
            Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam rangka Ekspor, Penerimaan
            Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda
            Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
10.        Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan
            Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;
11.        Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan
            Negara;


                                                                   MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK.


                                                                        Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1.         Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran
            pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
            negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2.         Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak, yang selanjutnya disebut dengan SSPCP adalah surat yang
            digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan
            negara.
3.         Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan
            Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai
            penerima pembayaran atau penyetoran pajak.


                                                                        Pasal 2

(1)        Bentuk dan isi formulir SSP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur
            Jenderal Pajak ini.
(2)        Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan
            peruntukan sebagai berikut:
            lembar ke-1       :           untuk arsip Wajib Pajak;
            lembar ke-2       :           untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
            lembar ke-3       :           untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
            lembar ke-4       :           untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
(3)        Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk
            arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
(4)        Tata cara pengisian formulir SSP dilakukan berdasarkan Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana
            ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(5)        Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel
            Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur
            Jenderal Pajak ini.


                                                                        Pasal 3

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).


                                                                        Pasal 4

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau
satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan
satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan
Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.


                                                                        Pasal 5

(1)        Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran
            kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat
            ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir SSPCP.
(2)        Ketentuan mengenai bentuk dan tata laksana pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan
            SSPCP, mengikuti ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku.


                                                                        Pasal 6

(1)        Formulir SSP yang telah dicetak dengan bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
            Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah
            dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 tetap dapat dipergunakan sampai
            dengan tanggal 31 Desember 2009.
(2)        Tata cara pengisian formulir SSP dan pengisian Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan
            Kode Jenis Setoran pada formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tata cara
            pengisian formulir SSP dan pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan
            dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


                                                                        Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                                                                        Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098