KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1169/KMK.01/1991
TENTANG
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum terutama mengenai perlakuan perpajakan
kegiatan sewa-guna-usaha, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang kegiatan sewa guna usaha
dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3264);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64M Tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember
1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juni 1990
tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan
Leasing).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA (LEASING).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :
a. Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik
secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan
pembayaran secara berkala;
b. Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut
melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu
kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara
langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang
atau jasa oleh Lessee;
c. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin
usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha;
d. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan
dari Lessor;
e. Pembayaran Sewa-guna-usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara
berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai
imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha;
f. Piutang sewa-guna-usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa-guna-usaha
selama masa sewa-guna-usaha;
g. Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang dilease ditambah dengan
biaya langsung;
h. Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil
dikeluarkan oleh Lessor;
i. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan
sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan;
j. Imbalan Jasa Sewa-guna-usaha adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang
diperhitungkan sebagai pendapatan sewa-guna-usaha bagi Lessor;
k. Nilai Sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa-guna-usaha yang telah
disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa sewa-guna-usaha;
l. Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada
permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease;
m. Masa Sewa-guna-usaha (Lease Term) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha yang dimulai sejak
diterimanya barang modal yang disewa-guna-usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian sewa-guna
-usaha berakhir;
n. Masa Sewa-guna-usaha Pertama adalah jangka waktu sewa-guna-usaha barang modal untuk transaksi
sewa-guna-usaha yang pertama kalinya;
o. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang
jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha.
BAB II
KEGIATAN USAHA
Pasal 2
(1) Kegiatan sewa-guna-usaha dapat dilakukan secara :
a. sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease);
b. sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease).
(2) Kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini
ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya.
Pasal 3
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua
kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai
sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan
I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan
bangunan;
c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Pasal 4
Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua
kriteria berikut :
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi
harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang
diperhitungkan oleh lessor;
b. perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Pasal 5
Penggolongan jenis barang modal yang disewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
Keputusan ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.
Pasal 6
(1) Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah
memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
(2) Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada
pihak lain.
Pasal 7
(1) Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan
mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat
dalam perjanjian sewa-guna-usaha.
(2) Plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini harus ditempatkan sedemikian
rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang
pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha.
(3) Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-
usaha.
Pasal 8
(1) Perusahaan sewa-guna-usaha atau perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa-guna-
usaha, dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan dan menggunakan tenaga asing setelah
memperoleh izin/persetujuan dan rekomendasi dari Menteri Keuangan.
(2) Tata cara pemberian izin/persetujuan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
oleh Direktur Jenderal Moneter.
BAB III
PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA
Pasal 9
(1) Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa-guna-usaha (lease
agreement).
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal
sebagai berikut :
a. jenis transaksi sewa-guna-usaha;
b. nama dan alamat masing-masing pihak;
c. nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal;
d. harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha, angsuran pokok
pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan
asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
e. masa sewa-guna-usaha;
f. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang dipercepat, dan penetapan
kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha
dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
g. opsi bagi penyewa-guna-usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi;
h. tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.
(3) Perjanjian sewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dibuat dalam
bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan kedalam bahasa asing.
BAB IV
PELAKSANAAN HAK OPSI
Pasal 10
Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat m
elaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha.
Pasal 11
(1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-
guna-usaha.
(2) Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka
nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan
piutang sewa-guna-usaha.
Pasal 12
Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal.
BAB V
PERLAKUAN AKUNTANSI
Pasal 13
Akuntansi transaksi sewa-guna-usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa-guna-
usaha di Indonesia.
BAB VI
PERLAKUAN PERPAJAKAN
Bagian Pertama
Sewa-guna-usaha Dengan Hak Opsi
Pasal 14
Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut :
a. penghasilan lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna
usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha;
b. lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi;
c. dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan
ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor;
d. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal
dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi.
e. kerugian yang diderita karena piutang sewa-guna-usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi
dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun
pajak yang bersangkutan;
f. dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani
untuk menutup kerugian dimaksud maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila
cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang
dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pasal 15
Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lessee,
dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal 16
(1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :
a. selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal
yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;
b. setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee
melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang
modal yang bersangkutan;
c. pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan
atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee
sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan
ini;
d. dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3
Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-
usaha.
(2) Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar
atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi.
Bagian Kedua
Sewa-guna-usaha Tanpa Hak Opsi
Pasal 17
(1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut :
a. seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor
merupakan obyek Pajak Penghasilan.
b. lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan tanpa
hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 beserta
peraturan pelaksanaannya.
(2) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :
a. pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
b. lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha tanpa
hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor.
Pasal 18
Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee, terhutang
Pajak Pertambahan Nilai.
Bagian Ketiga
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
Pasal 19
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk setiap bulan yang terutang oleh lessor adalah jumlah
Pajak Penghasilan sebagai hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984
terhadap Penghasilan Kena Pajak berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 20 Keputusan ini disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
BAB IX
PELAPORAN
Pasal 20
(1) Lessor wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan
Direktorat Jenderal Moneter.
(2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah disampaikan paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Pasal 21
(1) Lessor wajib menyampaikan laporan operasional secara semesteran berdasarkan tahun takwim
kepada Direktorat Jenderal Moneter.
(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tata cara penyampaiannya
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Moneter.
Pasal 22
Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurus, tenaga ahli, dan alamat kantor wajib
dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan
dilaksanakan.
Pasal 23
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 atau berdasarkan informasi lain
ditemukan adanya penyimpangan, Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan
pemeriksaan.
BAB X
SANKSI
Pasal 24
Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988
jo. Nomor 1256/KMK.00/ 1989.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
(1) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun
pajak 1991.
(2) Perlakuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Keputusan ini mulai
berlaku terhadap sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang kontraknya ditandatangani setelah
berlakunya Keputusan ini.
(3) Perlakuan perpajakan yang selama ini diterapkan terhadap sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang
kontraknya telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pajak
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 27
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan
Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal
19 Januari 1991.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 1991
MENTERI KEUANGAN,
ttd
J.B. SUMARLIN